Zona Magazine - Selang satu hari setelah Presiden Joko
Widodo resmi dilantik, Indonesia kembali terpilih menjadi anggota Dewan
Hak Asasi Manusia (HAM) di Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).
“Terpilihnya kembali Indonesia sebagai anggota Dewan HAM merupakan
kado istimewa di hari kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo," ujar
Duta Besar sekaligus Wakil Tetap RI untuk PBB di New York, Ricardo Ruru,
usai pemilihan anggota Dewan HAM di New York, Amerika Serikat, dalam
keterangan yang diterima VIVAnews.
Dalam pemilihan yang dilakukan melalui pemungutan suara di Majelis
Umum PBB, Indonesia terpilih untuk mewakili wilayah Asia Pasifik periode
2015-2017 bersama Bangladesh, India dan Qatar. “Terpilihnya kembali
Indonesia sebagai anggota Dewan HAM PBB merupakan suatu bukti nyata
kepercayaan masyarakat internasional terhadap upaya Indonesia dalam
pemajuan dan perlindungan HAM, konsolidasi demokrasi Indonesia yang
makin menguat, serta dukungan terhadap pemerintahan Indonesia yang
baru," kata dia.
Dalam pemilihan ini juga terpilih Botswana, Republik Kongo, Ghana
dan Nigeria untuk Kelompok Afrika; Albania dan Latvia untuk Kelompok
Eropa Timur; Belanda dan Portugal untuk Kelompok Eropa Barat dan Negara
Lainnya; serta El Salvador, Bolivia dan Paraguay untuk Kelompok Amerika
Latin dan Karibia.
Indonesia telah duduk di Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss, sejak
2006. Indonesia juga merupakan salah satu negara anggota pertama yang
menjadi anggota badan khusus PBB ini. Kali ini, Indonesia terpilih
kembali yang keempat kalinya untuk periode 2015-2017.
“Untuk itu ke depannya kita dihadapkan pada tantangan untuk terus
memajukan dan melindungi HAM di tingkat nasional, dan memberikan
sumbangsih pada upaya bersama di tingkat regional dan internasional,"
tuturnya.
Dewan HAM PBB merupakan badan antarpemerintah di dalam sistem PBB
yang bertugas untuk memperkuat upaya pemajuan dan perlindungan HAM di
seluruh dunia. Beranggotakan 47 negara anggota, Dewan HAM dibentuk pada
tahun 2006, menggantikan Komisi HAM yang pada saat itu dinilai kental
dengan nuansa politisasi isu HAM.
Dewan HAM memiliki berbagai mekanisme perlindungan HAM, antara lain
Universal Periodical Review (UPR) yang bertujuan untuk mengkaji situasi
HAM semua negara anggota PBB tanpa kecuali.
0 komentar:
Posting Komentar