Zona Magazine - Tim Reformasi Tata Kelola Migas yang diketuai oleh Faisal Basri menyarankan agar pemerintah segera beralih dari bensin RON 88 yang dikenal premium ke MoPS Mogas 92 atau setara dengan pertamax.
Rekomendasi tersebut ditujukan agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) tidak selalu berubah setiap tahunnya.
"Tujuan dari rekomendasi ini supaya APBN tidak kerap berbuah. Jadi, kalau bisa tidak ada lagi APBN-P lagi gitu. Sampai sekarang dari 10 tahun terakhir, APBN-P selalu ada," kata Faisal kepada VIVAnews di Kementerian ESDM, Jakarta, Minggu, 21 Desember 2014.
Hal ini disebabkan, APBN-P sering ada karena pemerintah harus memenuhi subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) setiap tahunnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
"APBN-P itu menyebabkan seluruh postur anggaran jadi berubah, karena banyak sekali pengeluaran-pengeluaran di APBN itu yang pakai persentase," kata dia.
Sehingga, lanjut dia, bila pemerintah harus meningkatkan subsidi di sektor BBM, maka hal itu akan mempengaruhi sektor-sektor lainnya karena saling berkaitan.
"Jadi kalau subsidi naik, postur APBN naik secara keseluruhan. Nah, kalau postur APBN naik, anggaran pendidikan juga naik, karena 20 persen dari APBN, begitu juga anggaran pertahanan juga naik, anggran otda (otonomi daerah) juga naik semua naik. Jadi, ini yang pencipta instabulitas ekonomi, khususnya anggaran," tuturnya.
Rekomendasi tersebut ditujukan agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) tidak selalu berubah setiap tahunnya.
"Tujuan dari rekomendasi ini supaya APBN tidak kerap berbuah. Jadi, kalau bisa tidak ada lagi APBN-P lagi gitu. Sampai sekarang dari 10 tahun terakhir, APBN-P selalu ada," kata Faisal kepada VIVAnews di Kementerian ESDM, Jakarta, Minggu, 21 Desember 2014.
Hal ini disebabkan, APBN-P sering ada karena pemerintah harus memenuhi subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) setiap tahunnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
"APBN-P itu menyebabkan seluruh postur anggaran jadi berubah, karena banyak sekali pengeluaran-pengeluaran di APBN itu yang pakai persentase," kata dia.
Sehingga, lanjut dia, bila pemerintah harus meningkatkan subsidi di sektor BBM, maka hal itu akan mempengaruhi sektor-sektor lainnya karena saling berkaitan.
"Jadi kalau subsidi naik, postur APBN naik secara keseluruhan. Nah, kalau postur APBN naik, anggaran pendidikan juga naik, karena 20 persen dari APBN, begitu juga anggaran pertahanan juga naik, anggran otda (otonomi daerah) juga naik semua naik. Jadi, ini yang pencipta instabulitas ekonomi, khususnya anggaran," tuturnya.
0 komentar:
Posting Komentar